Latar Belakang Mukernas
Besarnya tantangan yang dihadapi profesi dokter hewan Indonesia dalam lingkup nasional dan global dewasa ini memerlukan adanya kesatuan kepemimpinan (leadership) dari kebhinekaan kekuatan yang berbasis pada profesionalisme kedokteran hewan di berbagai lini.
Bahwasanya profesi dokter hewan merupakan profesi di bidang kedokteran (medis) yang bersifat keahlian khusus (sesuai UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dan diatur dalam PP No. 60 Tahun 1999) dan memiliki ciri universal maka sebagaimana ditargetkan oleh FKH dan PB PDHI melalui MoU Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan Indonesia harus memenuhi ciri-ciri termaksud dan mengikuti ketentuan universal di bidang mkedis veteriner.
Pengabdian profesi veteriner untuk kepentingan kemanusiaan, masyarakat dan keharuman nama bangsa dan negara melalui dunia hewan atau sesuai motto PDHI “Manusya Mriga Satwa Sewaka” harus didorong dan didukung bersama antara organisasi profesi PDHI dengan organisasi-organisasi pendukungnya yang memperkuat peran profesi veteriner di pemerintah pusat maupun daerah.
Tantangan Internal profesi
Permasalahan terbesar yang menjadi tantangan profsi dokter hewan di Indonesia adalah kualifikasi etika veteriner dan kompetensi profesi individual dokter hewan yang harus dijamin dengan rekomendasi organisasi profesi (PDHI) dan kedudukan hukum profsi dokter hewan untuk memperoleh otoritas (kewenangan) yang wajar sebagai profesi kedokteran yaitu otoritas medis veteriner dan otoritas veteriner yang perlu dikukuhkan dengan Undang-undang dan aturan-aturan hukum lainnya agar dapat efektif dalam menjalankan profesinya.
Tantangan Eksternal Profesi
Indonesia turut seta menadatangai perjanjian GATT yang menjadi dasar kesepakatan-kesepaktan perdagangan internasiona memlalui WTO. Perdagangan ini termasuk pula disektor hewan dan produk hewan yang menuntut berbagi persyartan tang perlu dipersiapkan oleh setiap negara anggota WTO termasuk Indonesia. Kemampuan Indonesia untuk dapat diperhitungkan dan diperlakukan setara dalam tataran internasional sangat tergantung kepada berbagi konsep pemikiran yang dituangkan menjadi aturan dan pedoman yanag meliput pula profesionalisme SDM dokter hewan. Dalam hal ini organisasi profesi PDHI baik pusat maupun daerah harus dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun diminta ataupun tidak diminta oleh berbagi pihak seperti DPR, DPRD, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bermanfaat bagi berkepentingan. Continue reading ‘Hasil Mukernas I PDHI Periode 2006-2007’
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia 