Hasil Mukernas I PDHI Periode 2006-2007

Latar Belakang Mukernas

Besarnya tantangan yang dihadapi profesi dokter hewan Indonesia dalam lingkup nasional dan global dewasa ini memerlukan adanya kesatuan kepemimpinan (leadership) dari kebhinekaan kekuatan yang berbasis pada profesionalisme kedokteran hewan di berbagai lini.

Bahwasanya profesi dokter hewan merupakan profesi di bidang kedokteran (medis) yang bersifat keahlian khusus (sesuai UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dan diatur dalam PP No. 60 Tahun 1999) dan memiliki ciri universal maka sebagaimana ditargetkan oleh FKH dan PB PDHI melalui MoU Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan Indonesia harus memenuhi ciri-ciri termaksud dan mengikuti ketentuan universal di bidang mkedis veteriner.

Pengabdian profesi veteriner untuk kepentingan kemanusiaan, masyarakat dan keharuman nama bangsa dan negara melalui dunia hewan atau sesuai motto PDHI “Manusya Mriga Satwa Sewaka” harus didorong dan didukung bersama antara organisasi profesi PDHI dengan organisasi-organisasi pendukungnya yang memperkuat peran profesi veteriner di pemerintah pusat maupun daerah.

Tantangan Internal profesi

Permasalahan terbesar yang menjadi tantangan profsi dokter hewan di Indonesia adalah kualifikasi etika veteriner dan kompetensi profesi individual dokter hewan yang harus dijamin dengan rekomendasi organisasi profesi (PDHI) dan kedudukan hukum profsi dokter hewan untuk memperoleh otoritas (kewenangan) yang wajar sebagai profesi kedokteran yaitu otoritas medis veteriner dan otoritas veteriner yang perlu dikukuhkan dengan Undang-undang dan aturan-aturan hukum lainnya agar dapat efektif dalam menjalankan profesinya.

Tantangan Eksternal Profesi

Indonesia turut seta menadatangai perjanjian GATT yang menjadi dasar kesepakatan-kesepaktan perdagangan internasiona memlalui WTO.  Perdagangan ini termasuk pula disektor hewan dan produk hewan yang menuntut berbagi persyartan tang perlu dipersiapkan oleh setiap negara anggota WTO termasuk Indonesia.  Kemampuan Indonesia untuk dapat diperhitungkan dan diperlakukan setara dalam tataran internasional sangat tergantung kepada berbagi konsep pemikiran yang dituangkan menjadi aturan dan pedoman yanag meliput pula profesionalisme SDM dokter hewan.  Dalam hal ini organisasi profesi PDHI baik pusat maupun daerah harus dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun diminta ataupun tidak diminta oleh berbagi pihak seperti DPR, DPRD, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bermanfaat bagi berkepentingan.

Untuk mampu mendapatkan kepercayaan sebagai organisasi profesi yang profesional diperlukan konsolidasi besar-besaran dan konsekuen baik ditingkat pusat maupun cabang hingga PDHI dapat diperhitungkan sebagi organisasi yang penting didengar pendapat profesionalnya untuk bermitrasetara dengan kelembagaan veteriner pemerintah.

 Tujuan Mukernas

I. Bidang Organisasi

  1. Menyamakan persepsi nasional tentang profesi veteriner
  2. Mengukur keaktifan suatu cabang dan keanggotaan
  3. Startegy pemberdayaan cabanag ubtuk mendukung status organisasi PDHI pada posisi Veternary Statutory Body menurut OIE
  4. Penataan organisasi dengan berbagai peraturan Perhimpunan yang diterbitkan oleh PB PDHI
  5. Peningkatan layanan anggota
  6. Langkah perjuangan PDHI untuk :
    1. Rekrutment CPNS dokter hewan didaerah
    2. Mewujudkan Dirjen Veteriner, UU Veteriner dan Siskeswanna
    3. Turut serta dalam penyusunan berbagai aturan hukum yang mengatur peran profesi dokter hewan
  7. Strategi promosi peran dokter hewan dan mengenalkan PDHI kepada masyarakat sebagai suara profesi veteriner

II. Bidang Ilmiah (Akreditasi, Sertifikasi dan kompetensi dokter hewan)

  1. Keberadaan Majelis sebagai perwujudan konsorsiumilmu-ilmu kedokteran hewan untuk kompetensi akreditasi dan sertifikasi dokter hewan yaitu Majelis Pendidikan Profesi Dokter Hewan
  2. Keberadaan Majelis untuk Etika Profesi dan Acuan Dasar profesi kedokeran Hewan serta Penegakan Etika Profesi yaitu oleh Majelis Kehormatan Perhimpunan PDHI
  3. Penyusuana kompetensi kearah spesialisai yang melibatkan ONT dan FKH-FKH selaku konsorsium ilmu-ilmu kedokteran hewan dan kedudukan PDHI sebagai Veterinary Statutory Body
  4. Penyiapan Ujian nasional untuk penertiban ijin dokter hewan (National Board Exam) sesuai MoU PB PDHI-FKH se-Indonesia  tahun 2000/PP no 60 tahun 1999
  5. Dalam rangka praktek kedokteran hewan diperlukan surat dari PDHI cabang untuk menyatakan kelayakan melakukan layanan veteriner (Surat Izin Dokter Hewan/SIDH)

—-bersambung—- 

Advertisements

1 Response to “Hasil Mukernas I PDHI Periode 2006-2007”


  1. 1 Pebi August 6, 2007 at 2:35 am

    Terima kasih untu sharing informasi hasil Mukernas


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




PB PDHI

Sekretariat PB PDHI, Gd Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt. 2 Jl. Harsono RM No. 28 (Belakang)-Ragunan-Jakarta 12550-Indonesia Tel/fax: 62 21 7813359 Email: iva@indo.net.id atau pb_pdhi@yahoo.com

Arsip Tulisan


%d bloggers like this: